Pengurus Kwarda Pramuka Sulut Dinilai Langgar UU Kepramukaan

Reporter : | 25 Aug, 2014 - 22:20 WITA

Kwarda Pramuka Provinsi Sulut.

Pelantikan pengurus Kwarda Pramuka Provinsi Sulut.

TOMOHON, (manado24.com) – Kepengurusan Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Sulawesi Utara (Sulut) yang menempatkan sejumlah pejabat publik di kepengurusan dinilai melanggar Undang-Undang Gerakan Pramuka Nomor 12 tahun 2010. Hal ini di tegaskan Yongkie Sumual, Wakil Ketua Bidang Binamuda Kwarcab Kota Tomohon.

”Ya, dengan menempatkan Vanda Sarundajang yang nota bene anggota DPR-RI sebagai ketua, telah melanggar aturan. Belum lagi para pejabat publik lainnya yang ditempatkan,” tegas Sumual, Senin (25/08/2014).

Dikatakannya, Undang-Undang Gerakan Pramuka bagian kedua tentang Pembentukan dan Kepengurusan Organisasi, Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan, kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat dengan jabatan publik.

β€œIni sudah jelas, bahwa pengurus tidak terkait dengan jabatan publik. Aturan ini harus dihormati dan dilaksanakan semua pemangku kepentingan organisasi,” tegas Sumual.

Sebagai pembina pramuka lanjut Sumual, pihaknya akan mengambil sikap untuk melakukan class action dari aspek hukum.

“Bagaimana mungkin gerakan pramuka mau melakukan pembinaan karakter sebagai tuntutan kurikulum kalau kepengurusan melanggar aturan hukum. Bagaimana produknya nanti,” tukas Sumual. (ark)

Baca Juga :

Leave a comment

Berita Pilihan

Pengembangan KEK Bitung Masuk Daftar Kerjasama Investasi China di Indonesia

Gubernur Sulut S.H. Sarundajang, dalam pertemuan antara Pemerintah Indonesa dan China. SULUT,... 

HUT ke-12 Kota Tomohon, DPRD Tomohon Gelar Rapat Paripurna

Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-12 Kota Tomohon TOMOHON, (manado24.com) – Memperingati... 
Minahasa Advertisement

Join us on