Pemilihan Nyong – Noni Sulut Dinilai Hanya Hamburkan Uang Rakyat

Reporter : | 28 Aug, 2014 - 23:57 WITA

SULUT, (manado24.com) – Walaupun Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Sulawesi Utara (Sulut) Suprianda Ruru telah meminta maaf terkait insiden “pengusiran” terhadap sejumlah wartawan untuk meliput kegiatan Nyong-Noni Sulut, namun kritikan untuk hajatan tersebut terus berlanjut.

Pengamat politik dan pemerintahan di Sulut Ir. Taufik Tumbelaka, menilai jika agenda pemilihan Nyong-Noni Sulut, tak memberikan kontribusi positif untuk rakyat. Padahal, setiap hajatan seperti ini digelar, menggunakan dana APBD.

“Kalau mau jujur, apa yang telah dihasilkan hajatan ini (Pemilihan Nyong – Noni Sulut) selama ini? Apa dampak positifnya ke rakyat? Yang ada justru menghamburkan uang rakyat,” tegas Tumbelaka.

Lanjutnya, mungkin harus ada revolusi mental, baik panitia maupun para peserta pemilihan, agar betul-betul menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. “Setidaknya, rakyat Sulut jadi bangga memiliki Nyong –Noni Sulut yang berkualitas, saat  tampil di pentas manapun. Jangan hanya jadi pajangan saat setiap acara serimonial saja,” ungkap Tumbelaka.

Sementara Ikatan Nyong Noni Sulut (INNS) angkat bicara terkait insiden “pengusiran” wartawan tersebut. Ketua INNS Hanny Joost Pajouw (HJP) ketika dimintai tanggapannya, menyatakan sangat menyesalkan insiden ini terjadi. “Saya mewakili peserta NNS 2014, meminta maaf jika terjadi miskomunikasi sehingga insiden itu terjadi,” ujar Pajouw.

Kata dia, pelarangan tersebut tak menggambarkan jiwa dari tujuan pelaksanaan ivent yang dilakukan setiap tahun tersebut. Padahal, insan Pers sangat membantu melalui promosi dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan. “Insan Pers sahabat kita. Tanpa mereka kita tidak mungkin menjadi besar,” lanjutnya.

Sementara Reidy Sumual komisioner Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sulut, mengatakan, sesuai UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, prinsip transparasi harus dikedepankan.

“Artinya, semua informasi publik berhak masyarakat atau publik tahu. Selain yang tercatat dalam pasal 17 diatur pengecualiannya, seperti rahasia pribadi,” pungkasnya. (ton)

Baca Juga :

Leave a comment

Berita Pilihan

Pengembangan KEK Bitung Masuk Daftar Kerjasama Investasi China di Indonesia

Gubernur Sulut S.H. Sarundajang, dalam pertemuan antara Pemerintah Indonesa dan China. SULUT,... 

HUT ke-12 Kota Tomohon, DPRD Tomohon Gelar Rapat Paripurna

Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-12 Kota Tomohon TOMOHON, (manado24.com) – Memperingati... 
Minahasa Advertisement

Join us on