Disetujui DPRD, Perda Mabuk di Sulut Diberlakukan

Reporter : | 06 Aug, 2014 - 22:46 WITA

Gubernur Sulut: Perda Mabuk Harus Disosialisasikan ke Masyarakat

Perda Mabuk

Penandatanganan Perda Mabuk dalam paripurna DPRD Sulut

SULUT, (manado24.com) – Setelah disetujui DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2000 tentang Penanggulangan Mabuk akibat meminum minuman keras, diberlakukan di Bumi Nyiur Melambai.

Pemberlakukan Perda Mabuk tersebut, dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Sulut yang dihadiri Gubernur DR. Sinyo Harry Sarundajang, dalam rangka penyampaian penjelasan Gubernur terhadap revisi RPJMD Provinsi Sulut, yang dilaksanakan Rabu (6/8/2014).

Rapat Paripurna ini, diawali penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan Perda tersebut dari Ketua Baleg DPRD Sulut Victor Mailangkay, kemudian dilanjutkan dengan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda secara berturut-turut dari fraksi partai Golkar, fraksi partai PDIP, fraksi partai Demokrasi, fraksi partai PDS, fraksi partai FPN, dan fraksi partai Barindra, yang menyatakan persetujuannya terhadap Ranperda Penanggulangan Mabuk akibat meminum minuman keras menjadi Perda.

“Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada DPRD Sulawesi Utara yang menetapkan Perda Penanggulangan Mabuk akibat minuman keras ini. Ini langka maju bagi Sulawesi Utara karena Perda ini telah ditunggu-tunggu masyarakat yang mengharapkan terjadinya penurunan angka kriminilitas di Sulawesi Utara, sebagai akibat mengkonsumsi minuman keras,” ungkap Sarundajang dalam sambutannya, sembari berharap Perda ini secara terus disosialisasikan kepada masyarakat.

“Supaya masyarakat mengerti baik fungsi Perda ini, dan juga apabila telah diimplementasikan maka perlu dipertimbangkan agar perlu pengadilan secara terbuka kepada orang pemabuk dan perlu diberikan hukuman maksimal, sesuai amanat Perda sehingga mampu memberikan efek jera kepada masyarakat,” lanjut Sarundajang.

Sedangkan soal revisi RPJMD Sulut, Sarundajang menyampaikan berdasarkan evaluasi terhadap RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010-2015. Kata dia, terdapat beberapa indikator kerja yang tak dicapai dan sebagai akibat terjadinya perubahan berupa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akibat perubahan strategi pembangunan, arah kebijakan, program kegiatan dan indikasi pendanaan, juga beberapa program yang sudah tidak bisa dilaksanakan dan terdapat program yang jauh melampaui target.

“Nah, hal inilah yang perlu dilakukan revisi terhadap RPJMD Tahun 2010-2015,” ungkap Sarundajang. (ton)

Baca Juga :

Leave a comment

Berita Pilihan

Pengembangan KEK Bitung Masuk Daftar Kerjasama Investasi China di Indonesia

Gubernur Sulut S.H. Sarundajang, dalam pertemuan antara Pemerintah Indonesa dan China. SULUT,... 

HUT ke-12 Kota Tomohon, DPRD Tomohon Gelar Rapat Paripurna

Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-12 Kota Tomohon TOMOHON, (manado24.com) – Memperingati... 
Minahasa Advertisement

Join us on