Penyelenggaraan Pemerintahan di Sulut Dievaluasi Pemerintah Pusat

Reporter : | 09 Sep, 2014 - 19:20 WITA

SULUT, (manado24.com) – Penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) atau yang lebih dikenal dengan sebutan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dievaluas dan divasilidasi pemerintah pusat, lewat tim yang dibentuk Ditjen Otda Kemendagri dan BPKP Pusat yakni tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

Tim dibawa pimpinan Ditjen Otda Kemendagri Puling R Kornelius, dan Catur Hartanto mewakili BPKP Pusat, diterima Asisten Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen SE MSi, dan para Kepala SKPD Pemprov Sulut dan Kabupaten/Kota, di ruang Huyula Kantor Gubernur, Selasa (9/9/2014).

Dalam kesempatan itu, Silangen menjelaskan evaluasi dan validasi ini, dilakukan sebagai upaya pelaksanaan amanat UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 20 Ayat (3) yang antara lain menyebutkan Tentang pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta pada Pasal 27 Ayat (2) dan (3), serta menegaskan Kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Aturan ini dijabatkan dalam PP No. 3 tahun 2007 Tentang LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat sesuai Pasal 9 Ayat 4, sehingga jelas telah menjadi kewajiban pemerintah daerah menyusun LPPD dalam setiap tahun anggaran berjalan,” kata Silangen.

Lanjutnya, evaluasi ini juga sebagai salah satu instrumen penting untuk mengetahui sejauhmana perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Dalam rangka mengoptimalkan implementasi peraturan tersebut, sudah ditetapkan PP No. 6 Tahun 2008 Tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berlandaskan aturan ini, maka Timnas EPPD yang dibentuk Presiden, melaksanakan penilaian terhadap LPPD dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota, berdasarkan parameter dan sistem penilaian sesuai ketentuan yang berlaku,” terang Silangen.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulut Dra. Lynda Watania MM MSi. (ton)

Baca Juga :

Leave a comment

Berita Pilihan

Pengembangan KEK Bitung Masuk Daftar Kerjasama Investasi China di Indonesia

Gubernur Sulut S.H. Sarundajang, dalam pertemuan antara Pemerintah Indonesa dan China. SULUT,... 

HUT ke-12 Kota Tomohon, DPRD Tomohon Gelar Rapat Paripurna

Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-12 Kota Tomohon TOMOHON, (manado24.com) – Memperingati... 
Minahasa Advertisement

Join us on