Dugaan MaMi Fiktif Pemprov Sulut Dilapor ke Polda Sulut

Reporter : | 25 Sep, 2014 - 22:10 WITA

Inspektur Sulut: Laporannya Dibawa Langsung Gubernur Sarundajang

SULUT, (manado24.com) – Temuan Makan – Minum (MaMi) di Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) yang diduga fiktif atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulut untuk APBD Tahun Anggaran 2013 dengan nilai miliaran rupiah, dilapor ke Polda Sulut.

Inspektur Sulut Drs Mecky Onibala menyatakan, laporan tersebut dibawa Gubernur Dr Sinyo Harry Sarundajang (SHS), pada tanggal 16 September 2014 lalu. “Laporannya dibawa langsung pak Gubernur ke Polda pada tanggal 16 September lalu,” kata Onibala, Kamis (25/9/2014).

Dijelaskan mantan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sulut ini, atas laporan itulah Inspektorat dan aparat Polda Sulut melakukan verifikasi pada temuan BPK tersebut, untuk ditindaklanjuti.

“Kalau ada kena Tuntutan Ganti Rugi (TGR,red), harus dikembalikan. Namun kalau temuan BPK itu masuk tindak pidana korupsi, maka sudah bukan kewenangan Inspektorat Sulut, namun menjadi kewenangan aparat penegak hukum,” ujar Onibala.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setdaprov Sulut Marcel Sendoh SH mengatakan, laporan dugaan MaMi fiktif ke Polda Sulut itu bukan pidana biasa sehingga tak perlu telaah staf atau kajian hukum dari Biro Hukum.

“Ini temuan BPK. Laporan hanya lewat di Biro Hukum. Kami melakukan paraf koordinasi dan menyerahkan langsung ke Gubernur, dan sebelumnya berkas tersebut juga diparaf Inspektorat, Asisten 3, Sekdaprov, Wakil Gubernur Sulut,” terangnya.

Dari informasi yang dirangkum manado24.com di gedung putih Sulut, sudah sekitar 20 orang dimintai keterangan terkait pemeriksaan verifikasi data dari pihak Inspektorat terkait dugaan korupsi dana MaMi ini.

Kepala Sub Bagian Hukum dan HAM, BPK Perwakilan Sulut,

Onibala ketika menjelaskan dugaan Mami fiktif Pemprov Sulut ke sejumlah wartawan

Onibala ketika menjelaskan dugaan Mami fiktif Pemprov Sulut ke sejumlah wartawan

ketika dikonfirmasi, menjelaskan jika kurang lebih Rp8,89 miliar anggaran MaMi terindikasi kerugian Negara tersebut, berada di Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sulut.

Sebelumnya, Kepala Sub Auditorat Wilayah Sulut I BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut, Dade Nandemar dalam workshop media beberapa waktu lalu mengatakan, temuan ini menandakan bukti masih lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) di Pemprov Sulut.

“Kalau masih ada temuan seperti ini (mami fiktif), maka bisa disimpulkan sistem pengendalian internal belum bagus atau masih buruk,” terangnya. Sedangkan Kepala BPK RI Perwakilan Pemprov Sulut Drs Andi K Lologau, dalam kesempatan yang sama menyebutkan, temuan BPK terhadap kegiatan Fiktif di Pemprov Sulut tak selalu karena SPI yang lemah.

“Bisa saja SPI sudah bagus, namun karena adanya persekongkolan jahat antara orang-orang di dalam sistem tersebut,” terangnya sembari menambahkan persekongkolan ini merupakan parasit yang meruntuhkan sistem.

“Sebaik-baiknya sistem jika ada persekongkolan jahat pelaku-pelaku di dalamnya, maka sama saja bohong. Sistem tidak akan jalan,” lanjutnya. Diketahui, kegiatan pengadaan Makan -Minum (MaMi) yang diduga fiktif tersebut menjadi salah satu penyebab Pemprov Sulut hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Alhasil, atas temuan ini BPK memberikan rekomendasi pada Pemerintah Daerah atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut, untuk mempertanggungjawabkan kerugian daerah berupa TGR, dengan menyetor ke kas daerah, mempertanggungjawabkan potensi kerugian daerah. (ton)

Baca Juga :

Leave a comment

Berita Pilihan

Pengembangan KEK Bitung Masuk Daftar Kerjasama Investasi China di Indonesia

Gubernur Sulut S.H. Sarundajang, dalam pertemuan antara Pemerintah Indonesa dan China. SULUT,... 

HUT ke-12 Kota Tomohon, DPRD Tomohon Gelar Rapat Paripurna

Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-12 Kota Tomohon TOMOHON, (manado24.com) – Memperingati... 
Minahasa Advertisement

Join us on