SHS Sarankan UU Pilkada Dilakukan Uji Materi ke MK atau MA

Reporter : | 29 Sep, 2014 - 10:19 WITA

SULUT, (manado24.com) – Setelah sebelumnya memberikan penilaian jika Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan kemunduran demokrasi di Indonesia, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) menyarankan supaya UU Pilkada yang terus menuai protes tersebut dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau Mahkamah Agung (MA).

“Masih ada langkah yang bisa ditempuh, yakni uji materi ke MK atau ke MA,” ujar Sarundajang.

Lanjutnya, pengesahan UU Pilkada tersebut sangat disayangkan, sebab hal ini merupakan kemunduran demokrasi di Indonesia.

“Pastinya sebagian masyarakat akan berpikir sama dengan saya. Indonesia mengalami kemunduran dalam berdemokrasi,” tandas SHS sapaan familiar Sarundajang.

Ditambahkan dia, kalau Pilkada langsung sebenarnya rakyat akan banyak belajar tentang hak dan kewajiban dalam berdemokrasi, sehingga akan mampu mendewasakan rakyat untuk belajar menghargai perbedaan.

“Pada akhirnya rakyatlah yang akan menjadi pemenang,” imbuhnya. (ton)

Baca Juga :

Leave a comment

Berita Pilihan

Pengembangan KEK Bitung Masuk Daftar Kerjasama Investasi China di Indonesia

Gubernur Sulut S.H. Sarundajang, dalam pertemuan antara Pemerintah Indonesa dan China. SULUT,... 

HUT ke-12 Kota Tomohon, DPRD Tomohon Gelar Rapat Paripurna

Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-12 Kota Tomohon TOMOHON, (manado24.com) – Memperingati... 
Minahasa Advertisement

Join us on