MP TP TGR Pemprov Sulut kembali Gelar Sidang Kasus MaMi

Reporter : | 10 Oct, 2014 - 21:30 WITA

Dilaksanakan Secara Tertutup

SULUT, (manado24.com) – Majelis Pertimbangan (MP) Tuntutan Perbendaharaan (TP) – Tuntutan Ganti Rugi (TGR) akhirnya kembali menggelar sidang kasus Makan Minum (MaMi) fiktif di Setdaprov Sulut dengan nilai Rp.8,8 miliar, Jumat (10/10/2014).

Sidang yang dilaksanakan di ruang kerja Sekdaprov Sulut Ir. Siswa Rahmat Mokodongan selaku Ketua MP TP TGR Pemprov Sulut, dilaksanakan secara tertutup.

Kepada wartawan usai pelaksanaan sidang, Mokodongan menepis terkait tudingan- tudingan yang menjurus kepada dirinya, terkait kasus MaMi fiktif di Setdaprov Sulut. Bahkan, tudingan itu dianggapnya sebagai suatu apresiasi.

“Ini semua belum final. Pertandingan masih berlangsung,” tadas Mokodongan, terkait simpang-siur siapa yang paling bertanggungjawab atas kasus MaMi ini.

Lanjut dia, jelas untuk pertanggungjawaban dalam kasus ini berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Sementara terkait kewenangan Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dijelaskan Mokodonga, Sekdaprov Sulut dalam hal ini bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan melekat tugas fungsi pengawasan dan koordinasi antar program. Sedangkan KPA, bertanggungjawab atas semua penggunaan anggaran dari yang kecil hingga anggaran besar.

“Untuk mencairkan anggaran KPA harus membuat surat pernyataan bertanggungjawab atas belanja anggaran yang dimaksud. Selain itu, Badan Pengelola Keuangan Barang Milik Daerah (BPK-BMD,red) tak akan mencairkan dana, sebelum ada surat pernyataan KPA. Nah ini berlaku untuk semua KPA yang ada di Dinas, Badan, Biro di jajaran Pemprov Sulut,” terangnya.

Ditanya kemungkinan adanya hukuman atau ganjaran kepada pelaku MaMi, kata Mokodongan hal itu merupakan hak prerogatif Gubernur. Sedangkan dirinya sebagai ketua Baperjakat, hanya memberikan saran dan pertimbangan pada gubernur.

“Tugas saya hanya memberikan saran dan pertimbangan,” ujarnya, didampingi Kepala Inspektorat Sulut Drs. Mecky Onibala.

Mokodongan menambahkan, MP TP TGR sudah menjalankan tugas,

“Hasilnya akan saya laporkan pada Gubernur. Mungkin Senin pekan depan, sebelum deadline dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan,red) berakhir 14 Oktober 2014. Dan nantinya, akan diteliti lagi siapa berbuat apa dan siapa bertanggungjawab atas apa,” pungkasnya.

Diketahui, dalam sidang MP TPTGR yang berlangsung siang sampai sore tadi, dihadiri juga Kasat Pol PP Edwin Roring SE, Asisten I Setdaprov Edwin Silangen SE, Asisten III Nixon Watung SH, sejumlah staf yang sudah diperiksa Polda, diantara berinisial AM serta para staf yang bertugas mengurus administrasi aliran anggaran MaMi. (ton)

Baca Juga :

Leave a comment

Berita Pilihan

Pengembangan KEK Bitung Masuk Daftar Kerjasama Investasi China di Indonesia

Gubernur Sulut S.H. Sarundajang, dalam pertemuan antara Pemerintah Indonesa dan China. SULUT,... 

HUT ke-12 Kota Tomohon, DPRD Tomohon Gelar Rapat Paripurna

Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-12 Kota Tomohon TOMOHON, (manado24.com) – Memperingati... 
Minahasa Advertisement

Join us on