Komisi Yudisial Hadir di Sulut, Lumentut: Profesionalitas Hakim Dituntut Dalam Penegakkan Supremasi Hukum

Reporter : | 13 Oct, 2014 - 20:50 WITA

Komisi Yudisial wilayah Sulut

Acara pelantikan Komisi Yudisial wilayah Sulut di ruang serbaguna Pemkot Manado.

SULUT, (manado24.com) – Masyarakat di Sulawesi Utara (Sulut) kini boleh bernafas lega jika ingin mencari keadilan khususnya penegakkan hukum di meja hijau ruang pengadilan. Pasalnya, kini telah dibentuk dan dilantik empat personil Penghubung Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia Wilayah Sulut, yang berfungsi untuk mencegah dan mengawasi proses penegakkan hukum yang bersih dan adil yang sementara maupun telah selesai ditangani pihak pengadilan atau hakim, yang dilaksanakan di ruang Serba Guna Kantor Walikota Manado, Senin (13/10/2014).

Walikota Manado DR. G.S. Vicky Lumentut selaku tuan tumah hajatan pelantikan dan Public Expose KY ini, menyatakan sebagai warga negara semua sama di mata hukum. Jadi, dengan terbentuknya Penghubung Komisi Yudisial wilayah Sulut ini, pihaknya sangat mengapresiasi dan mengucapkan banyak selamat kepada empat personil yang dilantik. Kehadiran KY ini, sangat diharapkan bisa di tunjang dengan profesionalitas hakim, demi terjaganya wibawa dan supremasi hukum di mata masyarakat.

“Penegakkan supremasi hukum yang bersih dan adil, dituntut profesionalitas seorang hakim. Jadi, hadirnya Komisi Yudisial ini semoga bisa menambah kepercayaan warga masyarakat seputar hukum di peradilan negeri ini,” jelas Lumentut.

Lanjut GSVL panggilan akrab Lumentut, penegakkan wibawa hukum yang dilakukan secara konsisten dan tak diskriminatif, utamanya melalui peradilan yang bersih adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, tingkat kepercayaan (trust) masyarakat terhadap sistem hukum dan peradilan akan semakin meningkat.

Sementara Komisioner Komisi Yudisial RI, DR Ibrahim SH.MH menjelaskan, dibentuknya Komisi Yudisial ini adalah salah satu bentuk untuk mencari keadilan yang baik dan sempurna di Sulut kedepan. Semua warga memiliki hak dan menerima hak hukum yang sama, dengan tetap dan memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku.

“Seorang Hakim adalah suatu proses peradilan, dan hakim bukanlah aktor dari peradilan itu sendiri. Semuanya itu adalah sebuah sistem, jadi peradilan harus memutuskan suatu perkara dengan baik dan adil. Jadi dituntut profesionalitas seorang hakim yang punya moralitas yang baik,” katanya.

Lanjut Ibrahim, penghubung KY ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, namun bagaimana bisa mencegah terjadinya upaya hukum yakni peradilan yang tidak bermoral dan bermartabat.

“Komisi Yudisial ini, bukan tempat mencari duit dan ingin memata-matai kinerja hakim. Tapi bagaimana anggota KY yang dilantik ini, bisa mencari kedaulatan hukum yang sempurna di Sulut dengan penuh rasa tanggung-jawab yang tinggi,” sindir Ibrahim mengingatkan.

Ditambahkan dia, disamping pencegahan dan pengawasan masyarakat harus dilibatkan untuk menerima informasi dan keluhan hukum yang ada. Karena semua kekuasaan yang diberikan bagi KY, itu berasal pula dari masyarakat. Sehingga Komisi Yudisial tidak dalam posisi memata-matai pengadilan, tapi dalam tugas pengawasan guna pencegahan terjadinya upaya hukum yang bakal mencederai proses hukum itu sendiri

“Saya berharap anggota KY yang dilantik ini, untuk bisa bekerja demi tegaknya wibawa hukum di Sulut. Tunjukkan kinerja dan tanggung-jawab yang diberikan warga masyarakat, agar tegaknya proses hukum di daerah ini. Begitu juga bagi sejumlah intansi yang ada di Sulut, mari jadikan Komisi Yudisial sebagai mitra kerja untuk menciptakan pengawasan yang hakiki guna terciptanya peradilan hukum yang sesuai diharapkan bersama,” tegas Ibrahim.

Diketahui, empat personil Penghubung Komisi Yudisial RI Wilayah Sulut yang dilantik adalah Maharani Caroline Salindeho SH, Welly Mataliwutan SH, Mercy Herman Umboh, Hellen Andries SE.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulut DR Djouhari Kansil MPd, Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Mabruq Nur SH,MH, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado, Drs Muslimin Simar SH,MH, Wakapolda Sulut, Kombes Pol. Charles Ngili, Kepala BPK RI di Manado, Drs Andi Kangkung Lologau MM.CA, Kepala BPKP Sulut, Drs Adil Hamonangan Pangihutang Ak MM dan Wakil Walikota Manado DR. Harley Mangindaan. (su)

Baca Juga :

Leave a comment

Berita Pilihan

Pengembangan KEK Bitung Masuk Daftar Kerjasama Investasi China di Indonesia

Gubernur Sulut S.H. Sarundajang, dalam pertemuan antara Pemerintah Indonesa dan China. SULUT,... 

HUT ke-12 Kota Tomohon, DPRD Tomohon Gelar Rapat Paripurna

Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-12 Kota Tomohon TOMOHON, (manado24.com) – Memperingati... 
Minahasa Advertisement

Join us on