Anggota DPRD Bitung dan Boltim Ikuti Diklat Orientasi

Reporter : | 28 Oct, 2014 - 01:25 WITA

SULUT, (manado24.com) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bitung dan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) periode 2014-2019, mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat) Orientasi yang dilaksanakan Badan Diklat Provinsi Sulut.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Grand Puri Manado ini, dibuka Sekdaprov Sulut Ir. Siswa Rahmat Mokodongan.

Dalam sambutannya, Mokodongan mengingatkan jika secara konseptual maupan legal-formal, kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari pemerintahan daerah. Dimana karakter DPRD didalam kofigurasi NKRI, memiliki corak yang sangat berbeda dengan kedudukan legislatif daerah di Negara luar, yang menganut paham Liberal yang terdapat pemisahan kekuasaan yang absolute hingga ke tingkat lokal dan regional.

“Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, DPRD diletakkan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bermitra dengan kepala daerah,” ujar Mokodongan.

Dijelaskan dia, melihat stategisnya peran DPRD tersebut maka pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010, menegaskan anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti Orientasi Pelaksanaan Tugas sebagai anggota DPRD di awal masa jabatannya, dan mengikuti pendalaman tugas pada masa orientasi dan pendalaman tugas kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi masing-masing.

“Guna memastikan terpenuhinya hak konstitusi, anggota DPRD kabupaten dan kota, dikeluarkan Permendagri Nomor 57 Tahun 2011, tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD provinsi, kabupaten dan Kota, untuk lebih meningkatkan pemahaman dalam menjalankan tugas, fungsi, kak dan kewajiban sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah,” terang Mokodongan.

Ditambahkan dia, lewat orientasi ini akan lebih menambah wawasan kebangsaan bagi setiap anggota DPRD yang tak dapat dikesampingkan dalam upaya membangun perilaku politik yang sehat, dengan cara pandang bangsa sehingga segala bentuk legitimasi, pengaturan kekuasaan dan proses pembuatan kebijakan pemerintah.

“Selain itu kegiatan partai-partai politik akan selalu searah dengan cara pandang bangsa dan dapat menempatkan kepentingan masyarakat luas diatas kepentingan partai politik,” pungkasnya. (ton)

Baca Juga :

Leave a comment

Berita Pilihan

Pengembangan KEK Bitung Masuk Daftar Kerjasama Investasi China di Indonesia

Gubernur Sulut S.H. Sarundajang, dalam pertemuan antara Pemerintah Indonesa dan China. SULUT,... 

HUT ke-12 Kota Tomohon, DPRD Tomohon Gelar Rapat Paripurna

Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-12 Kota Tomohon TOMOHON, (manado24.com) – Memperingati... 
Minahasa Advertisement

Join us on