Kabupaten/Kota di Sulut Diminta Bentuk Dewan Pengupahan

Reporter : | 04 Nov, 2014 - 20:58 WITA

SULUT, (manado24.com) – Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), meminta pemerintah Kabupaten/Kota untuk membentuk Dewan Pengupahan. Hal ini disampaikan Kepala Disnakertrans Sulut, Edwin Roring SE MM.

Menurut dia, tujuan pembentukan dewan pengupahan ini, supaya Kabupaten/Kota di Sulut bisa menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

“Pembentukan dewan pengupahan di Kabupaten/Kota sangat penting. Agar, penentuan UMK dapat dilakukan sendiri,” ujar Roring.

Dijelaskannya, Pemprov Sulut telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2015, sebesar Rp.2.150.000. Namun di Kabupaten/Kota bisa melebihi nilai UMP tersebut.

“Nah, artinya Kabupaten/Kota bisa menetapkan UMK melebihi UMP yang ditetapkan Pemprov Sulut. Namun itu juga tergantung masing-masing daerah, sehingga dibutuhkan dewan pengupahan, termasuk bersinergsis dengan para serikat serta asosiasi perusahaan,” terang Roring.

Ia menambahkan, dalam penentuan dewan pengupahan, harus dipahami Dinas Tenaga Kerja masing-masing Kabupaten/kota, dimana harus diisi keterwakilan dari beberapa unsur seperti akademisi, serikat butuh, asosiasi perusahaan. (ton)

Baca Juga :

Leave a comment

Berita Pilihan

Pengembangan KEK Bitung Masuk Daftar Kerjasama Investasi China di Indonesia

Gubernur Sulut S.H. Sarundajang, dalam pertemuan antara Pemerintah Indonesa dan China. SULUT,... 

HUT ke-12 Kota Tomohon, DPRD Tomohon Gelar Rapat Paripurna

Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-12 Kota Tomohon TOMOHON, (manado24.com) – Memperingati... 
Minahasa Advertisement

Join us on