SHS Hadiri Rakornas ‘Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dan Daerah’

Reporter : | 04 Nov, 2014 - 22:15 WITA

Sarundajang dan Presiden Jokowi

Gubernur Sulut ketika berbincang dengan Presiden RI, Joko Widodo.

JAKARTA, (manado24.com) – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) DR. Sinyo Harry Sarundajang (SHS), menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakornas) ‘Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dan Daerah’, yang dipimpin Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

Pertemuan yang dilaksanakan di Istana Negara itu, dihadiri Menteri Kabinet Kerja, para Gubernur, Kapolda dan Kepala BIN daerah seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah hal, diantaranya terkait politik, pembangunan di daerah, dan keluhan perijinan dari investor.

“Soal postur APBD, anggaran aparatur dan belanja pembangunan dilihat posisi postur anggaran. Jangan 80 persen untuk biaya aparatur, sedangkan 20 persen pembangunan harus. Itu harus dirubah, dan dilihat secara detil supaya bisa digeser ke anggaran pembangunan,” tegas Jokowi.

Sementara untuk investasi kata dia, harus dilaksanakan tetapi dengan selektif.

“Artinya sumber daya alam harus hati-hati dalam memberikan izinnya,” tukas Jokowi.

Sedangkan terkait dengan ekonomi, subsidi bahan bakar minyak (bbm) selama 5 tahun, sebesar Rp. 714 Triliun, kesehatan Rp. 202 Triliun, dan infrastruktur Rp. 577 Triliun.

“Inilah yang harus kita rubah. 71 persen yang merasakan subsidi adalah menengah keatas berdasarkan hasil studi. Sedangkan tantangan ekonomi kita, perlu ditingkatkan dan industri yang berorientasi ekspor yang perlu ditingkatkan,” terang mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Untuk sarana infrastruktur menurut Jokowi, supaya pemerintah daerah serius dalam mengurus pembebasan lahan untuk pembangunan. Seperti contohnya, jangan karena masalah lahan, pembangunan jalan tol berhenti.

“Berbagai permasalahan pembangunan dan diharapkan pusat dan daerah ada kesamaan visi dalam menyelesaikannya,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, acara dilanjutkan dengan materi dari Kepala Bappenas yang mengangkat soal perencanaan pembangunan terpadu yang berpihak pada rakyat, dari Menteri Keuangan dengan materi proritas pembiayaan pembangunan nasional yang berpihak kepada rakyat, dan Kapolri dengan materi upaya pemantapan stabilitas keamanan dalam negeri.

Acara kemudian ditutup dengan pengarahan dari Wakil Presiden RI M. Jusuf Kala. Dalam sambutannya, mengingatkan program dan kegiatan yang berimplikasi pada penggunaan uang Negara, digunakan seefektif dan efisien mungkin dan kegiatan – kegiatan yang dapat dilaksanakan secara terpadu antar lembaga dan instansi ditingkatkan untuk mencegah terjadinya pemborosan. (ton)

Baca Juga :

Leave a comment

Berita Pilihan

Pengembangan KEK Bitung Masuk Daftar Kerjasama Investasi China di Indonesia

Gubernur Sulut S.H. Sarundajang, dalam pertemuan antara Pemerintah Indonesa dan China. SULUT,... 

HUT ke-12 Kota Tomohon, DPRD Tomohon Gelar Rapat Paripurna

Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-12 Kota Tomohon TOMOHON, (manado24.com) – Memperingati... 
Minahasa Advertisement

Join us on