Melunak Hak Interpelasi DPRD Kota Bitung Soal Dualisme SPPD

Reporter : | 07 Nov, 2014 - 09:33 WITA

BITUNG, (manado24.com) – Kendati awalnya ngotot akan melakukan interpelasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung, soal dualisme penarapan aturan Surat Perintah Perjalan Dinas SPPD karena dinilai merugikan DPRD, namun belakangan sikap sejumlah anggota DPRD soal hak interpelasi kini mulai kendur. Buktinya, beberapa penghuni gedung kerucut (sebutan untuk gedung DPRD Kota Bitung) ketika dimintai keterangan enggan memberikan keterangan lebih soal interpelasi tersebut.

Ronny Boham, misalnya, anggota Fraksi Partai Demokrat yang kabarnya salah satu inisator Hak Interpelasi,  tidak mau memberikan komentar, ketika dimintai tanggapan soal hak interpelasi.

“No coment. Saya sendiri baru dengar dan baru tahu dari berita di media kalau ada Hak Interpelasi,” katanya.

Anggota DPRD lainnya Dewi Suawa yang telah menandatangani hak interpelasi mengaku masih menunggu petunjuk pimpinan dewan.

“Saat ini kita menunggu arahan dari pimpinan dewan,” kata Suawa.

Anggota Komisi B DPRD Kota Bitung Tonny Yunus, ketika dimintai tanggapan mengakui bahwa soal hak interpelasi ada usulan dari sejumlah legislator agar, masalah tersebut tidak ditindaklanjuti.

“Betul, memang ada anggota yang minta itu dibatalkan. Tapi secara pribadi saya menolak jika Hak Interpelasi dibatalkan.Karena dengan adanya Hak Interpelasi, maka pengawasan DPRD terhadap eksekutif tetap jalan. Sebab Hak Interpelasi muncul akibat aturan yang diberlakukan Pemkot Bitung yang dinilai sangat merugikan legislatif,” tandasnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Bitung Hengky Honandar ketika ditanya soal hak interpelasi SPPD, mengatakan bahwa surat terkait hak interpelasi anggota DPRD sudah masuk ke pimpinan.

“Kami masih tahan dan belum mendesposisikan surat tersebut diteruskan ke pihak eksekutif. Karena saat ini kami masih mencari jalan keluar terbaik soal hak interpelasi itu,” terang Honandar.(lou)

Baca Juga :

Leave a comment

Berita Pilihan

Pengembangan KEK Bitung Masuk Daftar Kerjasama Investasi China di Indonesia

Gubernur Sulut S.H. Sarundajang, dalam pertemuan antara Pemerintah Indonesa dan China. SULUT,... 

HUT ke-12 Kota Tomohon, DPRD Tomohon Gelar Rapat Paripurna

Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-12 Kota Tomohon TOMOHON, (manado24.com) – Memperingati... 
Minahasa Advertisement

Join us on