Pengurusan Sertifikat Prona di BPN Minahasa Tenggara Diduga Sarat Pungli

Reporter : | 06 Dec, 2014 - 13:21 WITA

RATAHAN, (manado24.com)- Kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mitra kembali disoal. Diduga, ada praktek pungli dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui Program Nasional (Prona). Oknum pegawai BPN dan calo ditengara jadi aktor pungli tersebut.

Diketahui, pengurusan Prona bagi warga menengah ke bawah memang tidak dipungut biaya atau gratis. Kenyataannya, ada oknum tertentu seperti yang memungut biaya kepada warga sebesar Rp500 ribu hingga Rp750 ribu.

“Katanya Prona ini gratis. Tapi kenapa tim pengukur tanah yang tidak lain adalah orang dari BPN masih memungut biaya kepada kami?,” keluh salah seorang warga Desa Rasi Satu Kecamatan Ratahan, sembari meminta identitasnya tak dipublikasikan.

Keluhan serupa diungkapkan Kepala Desa Rasi Satu, Roy Wondal. Bahkan dirinya menduga ada aksi ‘main mata’ antara pihak BPN dan oknum tertentu seperti calo dalam aksi pungli yang jelas telah merugikan warganya.

“Ada seorang calo yang pernah ketemu dengan saya. Dia mengakui kalau telah melakukan pembayaran kepada pihak BPN dalam hal ini kepala kantor. Bahkan dirinya juga mengaku telah membayar terlebih dahulu ke kepala BPN, kemudian nantinya dia yang akan menagih kepada warga,” beber Wondal.

Tak hanya itu. Pengurusan prona yang dilakukan sejak tiga tahun silam belum sepenuhnya diterima warga. Masih ada sebagian warga yang hingga kini belum menerima sertifikat. “Dari sekitar 50-an warga yang melakukan pengurusan, masih ada 20-an yang belum menerima sertifikat. Padahal, warga mengaku telah melakukan pembayaran Rp500 ribu hingga Rp700 ribu kepada oknum tersebut.

Ketika dikonfirmasi, Kepala BPN Mitra, Remilin Sunirat membantah melakukan pungutan liar dalam pengurusan sertifikat Prona tersebut. Sebaliknya, dirinya menuding aksi tersebut dilakukan oleh pemerintah desa. “Pihak kami tidak pernah melakukan pungli tersebut. Kalau ada berarti pihak pemerintah desa yang melakukannya. Apalagi kalau tidak ada bukti secara tertulis atau kwitansi yang dilakukan pihak BPN maupun oknum tertentu,” ujarnya seraya mengakui jika baru 30 persen sertifikat Prona yang diterbitkan. (ten)

Baca Juga :

Leave a comment

Berita Pilihan

Pengembangan KEK Bitung Masuk Daftar Kerjasama Investasi China di Indonesia

Gubernur Sulut S.H. Sarundajang, dalam pertemuan antara Pemerintah Indonesa dan China. SULUT,... 

HUT ke-12 Kota Tomohon, DPRD Tomohon Gelar Rapat Paripurna

Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-12 Kota Tomohon TOMOHON, (manado24.com) – Memperingati... 
Minahasa Advertisement

Join us on