Pemda di Sulut Diminta Sediakan Informasi Relevan soal Transaksi Pengelolaan Keuangan

Reporter : | 08 Dec, 2014 - 20:34 WITA

SULUT, (manado24.com) – Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) diminta mampu menyediakan informasi relevan terkait pengelolaan keuangan daerah selama satu periode pelaporan, terutam posisi seluruh transaksi yang dilakukan pemerintah. Hal itu ditegaskan Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Prof. DR. Bahrulla Akbar, di sosialisasi akuntansi berbasis akrual dan implikasinya terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2015, yang digelar di Graha Bumi Beringin Manado, Senin (8/12/2014).

Dijelaskan Bahrulla dalam kegiatan yang dilaksanakan berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010, dimana pemerintah pusat harus menerapkan standart akuntansi berbasis akrual, Pemda harus siap menyusun laporan keuangan.

“Dalam regulasi dalam penyusunan laporan keuangan, pemda harus menyediakan informasi yang relevan mengenai pengelolaan keuangan daerah selama satu periode pelaporan, terutam posisi seluruh transaksi yang dilakukan pemerintah,” jelasnya.

Laporan keuangan kata dia, yang digunakan untuk mengetahui sumber, posisi, dan efektivitas penggunaan keuangan. Selain itu, pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang benar dan bermanfaat bagi para pengguna.
“Oleh karena itu, lewat sosialisasi ini diharap bisa menghasilkan sinergitas baik antara BPK dan pihak Pemda wilayah sulut, sulteng dan gorontalo sehingga dalam pemeriksaan keuangan daerah 2016 nanti tidak ditemukan keluhan lagi,” tandasnya.

Sementara Wakil Gubernur Sulut DR. Djouhari Kansil Mpd dalam memberikan sambutan, menyatakan akuntabikitas kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah harus diterima baik masyarakat sehingga kredibilitas pemerintah dinilai dengan baik juga.

“Kehadiran BPK memberi arti dan warna bagi pengelolaan keuangan daerah khususnya di Sulut. Lewat kegiatan ini, saya harap dapat memberikan dinamika bagi penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip good governance and clean goverment,” ungkap Kansil.

Lanjut dia, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulut, diharapkan harus berjalan seimbang, baik dan benar serta mengacu pada peraturan perundangan.

“Akuntabilitas kinerja harus diterima masyarakat sehingga kredibilitas pemerintah baik di mata masyarakat,” tandas Kansil.

Ditambahkannya, harus diakui juga, terkait pelaporan keuangan dserah yang sampai saat ini masih sering terjadi kesalahan, lantaran SDM di Sulut masih terbatas sehingga sering terjadi kesalahan administrasi,

“Dengan adanya pengawasan BPK, bisa menjadi mitra dalam pengawasan management keuangan daerah, jika ada kesalahan harus di rubah demi prestasi yang lebih baik lagi,” pungkasnya. (ton)

Baca Juga :

Leave a comment

Berita Pilihan

Pengembangan KEK Bitung Masuk Daftar Kerjasama Investasi China di Indonesia

Gubernur Sulut S.H. Sarundajang, dalam pertemuan antara Pemerintah Indonesa dan China. SULUT,... 

HUT ke-12 Kota Tomohon, DPRD Tomohon Gelar Rapat Paripurna

Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-12 Kota Tomohon TOMOHON, (manado24.com) – Memperingati... 
Minahasa Advertisement

Join us on