Kasus Mami Fiktif Pemprov Sulut Ternyata Tak Hanya Rp.8,8 Miliar

Reporter : | 12 Dec, 2014 - 23:30 WITA

Kepala BPK Perwakilan Sulut: Sebenarnya Rp.16 Miliar Yang Tak Diakui Kewajarannya

SULUT, (manado24.com) – Kasus Makan-Minum (Mami) fiktif di Lingkup Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulut terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Pemeriksaan Keuangan Daerah (LKPD) Pemprov Sulut Tahun Anggaran (TA) 2013 yang sebelumnya disebut Rp. Rp.8,8 Miliar, ternyata mencapai sekitar Rp.16 Miliar.

“Pada kasus MaMi Pemprov Sulut, sebenarnya senilai Rp.16 Miliar yang tak diakui kewajarannya. Saat pengembalian pertama atas kerugian daerah waktu lalu, sudah diganti sebesar Rp 8 miliar. Nah, sisanya Rp 8,8 Miliar itu yang bisa diperlihatkan buktinya dan masih dalam pemeriksaan BPK. Namun, sudah Rp.2 Miliar yang dikembalikan,” ujar Kepala BPK Perwakilan Sulut Andi Lologau, dalam Forum Media Workshop, yang dilaksanakan Jumat (12/12/2014).

Dikatakan Andi yang turut didampingi Kepala Subauditorat Sulut I Dadek Nandemar dan Kepala Subauditorat Sulut II Bagus Pantja serta Kasubag Hukum BPK Sulut Made Dharma, Gubernur Sulut DR. Sinyo Harry Sarundajang (SHS) melaporkan kasus ini ke Mapolda Sulut, sedangkan pihaknya melaporkan hal ini ke BPK RI di Jakarta.

“Langkah yang dilakukan pak Gubernur ini patut dicontoh kepala daerah lainnya. Kami sangat berterima kasih karena kami tak punya kewenangan langsung melaporkan ke aparat,” ungkapnya.

Lanjut Andi, soal sisa dana pengembalian kasus MaMi, pihaknya mempelajari LHP dari Inspektorat Sulut. Sebab, BPK sendiri sudah memberikan rekomendasi ke Inspektorat untuk menelitinya.

“Kami sementara pelajari LHP Inspektorat,” terangnya.

Seperti diketahui, pada pertemuan dengan BPK Perwakilan Sulut lalu, Kasubid Hukum dan HAM I Made Dharma, merinci indikasi kerugian belanja atas kasus MaMi fiktif senilai Rp. 8.891.721.906, yakni Rp 310.400.000 belanja jasa kesenian. Rp.302.456.000 belanja sewa tenda. Rp.26.400.000 belanja sound systim. Rp.294.521.200 pengeluaran yang tak dapat dijelaskan peruntukannya. Dan Rp.7.957.944.706 untuk pengeluaran bayar hutang kegiatan tahun 2012 dan untuk kegiatan yang tidak dianggarkan. (ton)

Baca Juga :

Leave a comment

Berita Pilihan

Pengembangan KEK Bitung Masuk Daftar Kerjasama Investasi China di Indonesia

Gubernur Sulut S.H. Sarundajang, dalam pertemuan antara Pemerintah Indonesa dan China. SULUT,... 

HUT ke-12 Kota Tomohon, DPRD Tomohon Gelar Rapat Paripurna

Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-12 Kota Tomohon TOMOHON, (manado24.com) – Memperingati... 
Minahasa Advertisement

Join us on