Moratorium Transhipment dan Perizinan Kapal Perikanan Usaha Tangkap Resmi Berlaku di Bitung

Reporter : | 16 Dec, 2014 - 17:37 WITA

Moratorium Transhipment ,  Bitung, Fabian Kaloh SIP MSi,BITUNG, (manado24.com) – Moratorium alih muatan atau transhipment di laut, penggunaan nakhoda Anak Buah Kapal (ABK) asing, serta perizinan kapal Perikanan usaha tangkap resmi berlaku di Kota Bitung.

Hal ini ditegaskan Asisten I Pemkot Bitung Fabian Kaloh SIP MSi, pada sosialisasi tiga Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan yakni Peraturan menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan RI, nomor 56/PERMEN-KP /2014 tentang Moratorium atau penghentian sementara Perizinan Usaha Perikanan Tangkap, wilayah pengelolahan Perikanan Negara RI, Dan Permen NOMOR 57/PERMEN-KP/2014, tentang perubahan kedua atas Permen Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah pengelolahan Perikanan RI, serta NOMOR 57/PERMEN-KP/2014 tentang disiplin aparatur negara lingkungan Kementerian Kelautan Perikanan, di Akademi Perikanan Bitung (APB), Selasa (16/12).

”Peraturan ini berlaku, menyusul telah disahkannya oleh Menteri Hukum dan HAM dan ditanda-tangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada 30 November lalu,” tandas Kaloh.

Karena itu kata Kaloh, sejak tanggal tersebut, moratorium Perizinan Kapal Perikanan telah resmi diberlakukan, dimana penghentian sementara dilakukan untuk pengajuan perizinan baru kapal eks asing diatas 30 Gross Ton (GT)
dengan batas waktu hingga 30 April 2015.

”Dasar moratorium ini dilakukan guna pemulihan sumber daya ikan yang semakin terkuras, perbaikan lingkungan laut yang rusak, serta memantau kepatuhan pelaku usaha Perikanan,” jelas Kaloh.

Disamping itu menurut Kaloh, pelaksanaan moratorium ini juga dilakukan sebagai upaya pemerintah meningkatkan kehidupan nelayan serta memberikan kesempatan kepada pengusaha Indonesia untuk lebih banyak mendapatkan manfaat.

”Dan yang terpenting kebijakan pemerintah memberlakukan moratorium perizinan kapal, adalah dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap praktek illegal fishing yang merugikan negara,” tutup Kaloh.

Diketahui hadir dalam sosialisasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Ir Maurits Manitiri, Kadis Kelautan dan Perikanan Lusye Mcalawang dan Asisten Bidang Perekonomian Salma Hasyim, serta sejumlah pelaku usaha Perikanan di Kota Bitung. (lou)

Baca Juga :

Leave a comment

Berita Pilihan

Pengembangan KEK Bitung Masuk Daftar Kerjasama Investasi China di Indonesia

Gubernur Sulut S.H. Sarundajang, dalam pertemuan antara Pemerintah Indonesa dan China. SULUT,... 

HUT ke-12 Kota Tomohon, DPRD Tomohon Gelar Rapat Paripurna

Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-12 Kota Tomohon TOMOHON, (manado24.com) – Memperingati... 
Minahasa Advertisement

Join us on