Pemda se-Sulut Diminta Buat Perda Akuntasi Berbasis Akrual

Reporter : | 16 Dec, 2014 - 23:30 WITA

SULUT, (manado24.com) – Pemerintah Daerah (Pemda) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), supaya membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Sistim Akuntasi Berbasis Akrual. Hal tersebut diutarakan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulut Drs. Andi Lologau.

Dijelaskannya, Sistim Akuntasi Berbasis Akrual dimana transaksi akuntasi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan saat transaksi terjadi, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.

“Manfaat sistem ini, memberikan gambaran utuh atas posisi keuangan pemerintah, sekaligus menyajikan informasi yang sebenarnya terkait hak dan kewajiban pemerintah, juga bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah,” terang Andi.

Kata dia lagi, dasar hukum system ini, yakni tentang Standar Akuntasi Pemerintah (SAP) dan penerapan akuntasi berbasis akrual yang tertuang lewat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 pasal 1, pasal 36 ayat (1), serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 pasal 70 ayat (2).

“Jika tak dibuat Perda maka BPK tak berikan opini nanti,” tandasnya.

Ditambahkan Andi, penerapan sistim akuntasi berbasis akrual ini, akan mulai berlaku mulai tanggal 1 Januari 2015 nanti di seluruh Indonesia. (ton)

Baca Juga :

Leave a comment

Berita Pilihan

Pengembangan KEK Bitung Masuk Daftar Kerjasama Investasi China di Indonesia

Gubernur Sulut S.H. Sarundajang, dalam pertemuan antara Pemerintah Indonesa dan China. SULUT,... 

HUT ke-12 Kota Tomohon, DPRD Tomohon Gelar Rapat Paripurna

Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-12 Kota Tomohon TOMOHON, (manado24.com) – Memperingati... 
Minahasa Advertisement

Join us on