Ribuan Nelayan di Bitung Tuntut Pemerintah Pusat Batalkan Permen KP No. 57 dan No. 58 Tahun 2014

Reporter : | 19 Dec, 2014 - 01:00 WITA

SULUT, (manado24.com) – Ribuan nelayan termasuk Anak Buah Kapal (ABK) dan karyawan pabrik perikanan serta keluarganya di Kota Bitung, menuntut pemerintah pusat membatalkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Pemren KP) Nomor 57 dan 58 Tahun 2014 tentang tranship atau alih muatan tak diperbolehkan lagi. Hal itu ditegaskan ribuan nelayan asal “Kota Cakalang” ketika melakukan aksi demo di kantor gubernur Sulut, Kamis (18/12/2014).

Dalam pernyataan sikap para nelayan yang dibacakan Ketua HIPKEN Bitung Djefry Sagune, Permen KP No. 57 dan 58 Tahun 2014 itu, tak merinci tegas dan jelas sehingga membingungkan aparat di tingkat bawah sebagai insitusi yang ditunjuk undang-undang memberikan ijin berlayar dan ijin operasi.

“Dampaknya kapal-kapal angkut tak diberangkatkan dan tak diizinkan melakukan alih muatan dari kapal tangkap ke kapal angkut sehingga merugikan pengusaha dan anak buah kapal sebagai nelayan,” ketus Sagune.

Sementara Ketua AKPN Sulut Rudy Walukow SH, menyatakan dampak lain Permen KP tersebut, terjadi kekurangan bahan baku bagi unit pengolahan, dan membuat perusahaan tutup dan PHK besar-besaran.

“Ingat…!! Janji Jokowi sebelum jadi Presiden, akan memperhatikan nasib nelayan, mensejahterakan nelayan. Janji-janji ini hanyalah slogan belaka. Buktinya sekarang ini kami nelaya tak diberikan kesempatan untuk melaut, kami sengsara, kami nelayan di ambang kehancuran, nasib kami menjadi porak-poranda akibat aturan,” sembut Walukow, sembari menambahkan sekitar 10.000 karyawan dirumahkan, dan 7000 ABK tak lagi melaut akibat Permen tersebut.

Disisi lain lanjut dia, pihaknya sangat mendukung pemberantasan ilegal fishing. Namun, jangan jadikan Permen KP itu pemberantasan nelayan.

“Laut bukan lagi tempat mencari makan nelayan, melainkan menjadi milik penguasa! Setiap hari kami butuh ikan 1300 ton, dan ada 14 ribu tenaga kerja yang mengelola ikan terlantar. Ingat, saat ini rata-rata nelayan, karyawan dan ABK sedang menghadapi persiapan Natal dan Tahun Baru. Mana janji Jokowi untuk sejahterakan nelayan?” teriaknya lagi.

Sementara Asisten II Setdaprov Sulut Drs Sanny Parengkuan, didampingi Kepala Dinas KP Sulut Ir. Ronald Sorongan, Kepala Kesbangpol Gun Lapadengan, Kasat Pol PP Sulut Drs Roy Mewoh ketika menerima ribuan massa tersebut, menyatakan Gubernur Sulut DR. Sinyo Harry Sarundajang (SHS), sudah menyurat dan menyampaikan keluhan warga Sulut saat demo pertama waktu lalu di Bitung.

“Isi surat itu, supaya pemerintah pusat mempertimbangkan hal-hal terkait ijin berlayar dan menangkap ikan. Mudah-mudahan dapat direspon oleh pimpinan di pusat, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menko Kemaritiman, Presiden dan Wakil Presiden, serta kementerian terkait lainnya sehingga apa yang disampaikan bisa dikaji. Bersabarlah, kita tunggu jawaban surat gubernur tersebut,” ujar Parengkuan.

Usai mendengar penjelasan tersebut, perwakilan massa aksi menyerahkan pernyataan sikap kepada Parengkuan. Kemudian mereka melanjutkan aksi yang sama di gedung DPRD Provinsi Sulut. (ton)

 

Baca Juga :

Leave a comment

Berita Pilihan

Pengembangan KEK Bitung Masuk Daftar Kerjasama Investasi China di Indonesia

Gubernur Sulut S.H. Sarundajang, dalam pertemuan antara Pemerintah Indonesa dan China. SULUT,... 

HUT ke-12 Kota Tomohon, DPRD Tomohon Gelar Rapat Paripurna

Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-12 Kota Tomohon TOMOHON, (manado24.com) – Memperingati... 
Minahasa Advertisement

Join us on