SHS Serahkan DIPA Tahun 2015 Provinsi Sulut dengan Nilai Rp.7,4 Triliun

Reporter : | 20 Dec, 2014 - 18:01 WITA

DR. Sinyo Harry Sarundajang, SHS, Sulawesi Utara, DIPA Tahun 2015

Gubernur Sarundajang menyerahkan DIPA untuk Kota Manado yang diterima Walikota Vicky Lumentut

SULUT, (manado24.com) – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) DR. Sinyo Harry Sarundajang (SHS), menyerahkan 512 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 dengan nilai Rp.7,4 Triliun.

Penyerahan yang dilaksanakan di Graha Bumi Beringin Manado, Sabtu (20/12/2014), diterima para Bupati/Walikota, dan perwakilan instansi vertikal pusat di daerah, dan sejumlah SKPD Pemprov Sulut.

Dalam sambutannya, SHS sapaan familiar Sarundajang, menyatakan DIPA Tahun 2015 bernilai penting dan strategis, mengingat APBN Tahun 2015 disusun dan disepakati oleh pemerintah dan DPR Periode 2010-2014, dan dilaksanakan pemerintah periode 2015-2019.

“Ini berarti APBN Tahun 2015 merupakan awal dari periode pembangunan jangka menengah 2015-2019 dan awal dari pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla,” jelas SHS.

Kata dia, sebagaimana arahan Presiden Jokowi, diharapkan dukungan Bupati/Walikota terkait kebijakan subsidi, terutama kebijakan penghematan volume konsumsi, dengan melanjutkan kebijakan agar kendaraan operasional pemda menggunakan BBM Non Subsidi, alasannya karena pemerintahan Jokowi/JK telah mengambil kebijakan strategis berupa pengalihan subsidi BBM dari sektor konsumtif ke sektor-sektor produktif, melalui penyesuaian harga BBM bersubsidi.

“Selain itu, diharapkan senantiasa memberikan dukungan penuh terhadap sejumlah program dan kebijakan pemerintah demi terwujudnya Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju dan kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional,” tandas SHS.

Dalam kesempatan itu, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Irwan Ritong merinci DIPA Tahun 2015 untuk Provinsi Sulut tersebut, diantaranya kewenangan satker pemerintah pusat (kantor pusat dan instansi vertikal di daerah) berjumlah 396 DIPA dengan nilai Rp. 6,9 Triliun.

Kemudian, kewenangan satker pemda (terkait dengan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama) berjumlah 116 DIPA dengan nilai Rp.476,1 Milyar.

Sedangkan DIPA dana transfer ke daerah dan Desa untuk Tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp.10,5 T yang terdiri dari Dana Perimbangan Rp.9,05 T, Dana transfer lainnya Rp.1,04 T yang terdiri atas tunjangan profesi guru, dana tambahan penghasilan guru, BOS, dana insentif daerah, dan dana proyek pemda dan desentralisasi, serta dana desa Rp.66,5 M.

“Jika dibandingkan dengan TA 2014, alokasi DIPA pada Tahun 2015 termasuk dana transfer secara nomila mengalami peningkatan yang cukup signifikan,” jelas Irwan.

Sementara Kepala Bappeda Sulut Ir. Roy O Roring Msi menyebutkan, tujuan penyerahan DIPA antara lain untuk meningkatkan kinerja pencapaian target pembangunan nasional di daerah secara transparan dan akuntabel serta untuk mendorong efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan melalui konsistensi penganggaran pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

“Dari 70 Kabupaten tertinggal di Indonesia, tiga Kabupaten Kepulauan di Sulut berhasil keluar dari ketertinggalan yaitu Sangihe pada urutan 1, urutan 4 Sitaro, dan Talaud di urutan ke-5,” ungkapnya.

Hadir dalam penyerahan DIPA tersebut, Wagub Sulut DR. Djouhari Kansil MPd, jajaran Forkopimda Sulut, dan para Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota se-Sulut. (ton)

Baca Juga :

Leave a comment

Berita Pilihan

Pengembangan KEK Bitung Masuk Daftar Kerjasama Investasi China di Indonesia

Gubernur Sulut S.H. Sarundajang, dalam pertemuan antara Pemerintah Indonesa dan China. SULUT,... 

HUT ke-12 Kota Tomohon, DPRD Tomohon Gelar Rapat Paripurna

Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-12 Kota Tomohon TOMOHON, (manado24.com) – Memperingati... 
Minahasa Advertisement

Join us on