RATAHAN, (manado24.com) – Diduga ada keteribatan anggota DPRD Minahasa Tenggara (Mitra) berinisial SP yang meminta fee dari kepala sekolah selaku pelaksana proyek pembangunan ruang sekolah swakelola di Ratahan, aparat hukum seperti kejaksaan dan kepolisian diminta turun tangan.

Ketua LSM Gema Mitra Vidi Ngantung mengatakan, jika ini benar ada, telah melanggar aturan, apalagi telah membawa-bawa nama wakil bupati sampai meminta fee,” tegas Ngantung.

Ia meminta kejaksaan atau kepolisian untuk tidak pandang bulu, karena di mata hukum semua sama.

Di sisi lain, Ngantung meminta kejaksaan maupun kepolisian untuk memeriksa seluruh proyek tahun 2014 di Mitra karena disinyalir banyak yang dikerjaksan asal-asalan. (ten)