Realisasi Keuangan dan Fisik Puluhan SKPD dan UPTD Pemprov Sulut Desember 2014 Tak Capai Target

Reporter : | 12 Jan, 2015 - 22:54 WITA

Realisasi Keuangan dan Fisik Pemprov Sulut

Rapim EPPA Pemprov Sulut yang dipimpin Wagub DR. Djouhari Kansil Mpd.

SULUT, (manado24.com) – Realisasi keuangan dan fisik puluhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) untuk Bulan Desember Tahun 2014 lalu, ternyata tak mencapai target. Hal tersebut terungkap pada hasil evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran (EPPA) per 31 Desember 2014 yang dipimpin Wakil Gubernur Sulut DR. Djouhari Kansil MPd, Senin (12/1/2015).

Dalam pertemuan itu, sebanyak 18 SKPD induk dan 16 UPTD/Balai mendapat rapor merah. Pasalnya, realisasi keuangan dan fisik hanya mencapai delapan puluan persen.

“Ini menjadi tanda awas bagi para Kepala SKPD dan Kepala UPTD maupun Balai. Kinerja kalian harus segera dibenahi termasuk administrasi keuangan maupun fisik. Kalian segera memasukan tunggakan laporan yang belum masuk, supaya Bulan Februari nanti semua administrasinya sudah tuntas,” tegas Kansil.

Lanjutnya, tahun 2015 sudah menjadi komitmen pimpinan untuk pengelolaan anggaran harus terbaik di Indonesia. Artinya, Sulut harus nomor satu sehingga penilaian pusat untuk Sulut tak mendapat rapor merah.

“Makanya seluruh SKPD, harus membuat perencanaan yang matang di awal tahun. Supaya, pengalaman-pengalaman lalu yang belum mantap, tak terulang lagi di tahun 2015 ini,” ingat Kansil.

Kata dia lagi, semua paket-paket lelang proyek juga sudah harus selesai dilelang pada bulan Maret. Selain itu, Kepala SKPD harus lebih memperhatikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran di SKPD, terutama dalam perencanaan harus matang, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku agar supaya kegiatan pengelolaan keuangan bisa berlangsung secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel.

“Ingat.. Kedepan pengelolaan keuangan di Pemprov Sulut sudah berbasis akrual, sehingga diharapkan pimpinan SKPD dan pengelola keuangan dalam waktu dekat ini dapat mengikuti Bimtek/Sosialisasi yang akan dilakukan oleh BPK-BMD dan Inspektorat Provinsi,” tegas Kansil.

Sementara Kepala Biro Pembangunan Setdaprov Sulut Farly Kotambunan SE menambahkan, SKPD diminta dapat memasukan target penyerapan anggaran Tahun 2015 dan segera memasukan permohonan pelelangan bagi SKPD yang mempunyai paket lelang.

“Khusus bagi KPD yang sudah menggantikan tenaga operator EPPA, segera menyesuaikan cara mengaplot data sismontep di Biro Pembangunan,” tukasnya.

Diketahui, APBD Provinsi Sulut per 31 Desember 2014 dengan Pagu Anggaran Rp. 2.579.764.121.333, menghasilkan realisasi keuangan hanya mencapai Rp. 2.079.970.807.213,32 (80,63 %), realisasi fisik 86,09 %, target keuangan 90 % dan target fisik 95 %, deviasi keuangan -9,37 % dan fisik -8,91 %.

Adapun SKPD yang belum memasukan Rencana umum Pengadaan berjumlah berjumlah 37 SKPD dan yang terbanyak yaitu Biro-Biro di Sekretariat Daerah, sedangkan SKPD induk yang mendapat rapor merah antara lain Inspektorat, Dispora, RSKD Ratumbuisang, BKPM, Disbudpar, Dinas PU, Biro Kesra, dan Sekretariat DPRD.

Sementara untuk UPTD/Balai yaitu UPTD Dipenda Tahuna, UPTD Dipenda Bolsel, PU Wil IV, UPTD Dishut Tahuna, UPTD Distanak SPPN, UPTD Perindag promosi, UPTD DKP Pengelolaan, UPTD Dishut Benih dan UPTD Balitbang. (ton)

Baca Juga :

Leave a comment

Berita Pilihan

Pengembangan KEK Bitung Masuk Daftar Kerjasama Investasi China di Indonesia

Gubernur Sulut S.H. Sarundajang, dalam pertemuan antara Pemerintah Indonesa dan China. SULUT,... 

HUT ke-12 Kota Tomohon, DPRD Tomohon Gelar Rapat Paripurna

Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-12 Kota Tomohon TOMOHON, (manado24.com) – Memperingati... 
Minahasa Advertisement

Join us on