Pengamat: Rekening Bendahara SKPD Pemprov Sulut Wajib Diawasi

Reporter : | 14 Jan, 2015 - 23:55 WITA

kantor gubernur sulut

Kantor Gubernur Sulut

SULUT, (manado24.com) – Pengamat politik dan pemerintahan di Sulawesi Utara (Sulut) Taufik Tumbelaka menyatakan, bukan hanya rekening Kepala Daerah dan pejabat yang wajib diawasi penegak hukum, namun juga rekening dari bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Menurut dia, diduga banyak “deal” yang terjadi saat melakukan pembayaran dengan pihak ketiga terutama di Pemprov Sulut.

“Saat ini memamng aparat hukum baik KPK, kepolisian dan kejaksaan, melakukan penyidikan untuk rekening gendut para pejabat di Indonesia. Tapi harus disadari semua tak lepas dari peran bendahara. Untuk Sulut sendiri, diduga masih ada bendahara yang melakukan praktek-praktek tak terpuji untuk memperkaya diri sendiri. Oleh karena itu, sebaiknya rekening dan harta kekayaannya para bendahara, senaiknya juga diperiksa,” tegas Tumbelaka.

Lanjutnya, banyaknya proyek pembangunan di Sulut tak lepas dari peran bendahara yang melakukan pembayaran.

“Siapa menyangka lewat proyek-proyek ini ada bendahara yang baru ditunjuk atau pun baru setahun menjabat telah memiliki kendaraan mewah serta rumah mewah yang berkedok nama saudara bahkan kerabat terdekat,” tukas Tumbelaka.

Ditambahkan Alumni Universitas Gadjah Mada ini, Gubernur Sulut S.H. Sarundajang, sebaiknya melakukan evaluasi bendahar-bendahara di SKPD, termasuk melakukan pembenahan sehingga dipenghujung tahun kepemimpinan Sarundajang-Kansil bebas temuan, serta terhindar dari korupsi ditingkat bawah.

“Sebab diduga juga, akibat deal-deal banyak bendahara yang ingin menyenangkan hati pimpinan diduga melakukan aksi pemotongan lembur atau pun hak pegawai, sehingga timbul riak-riak kecil dan saling curiga sehingga kinerja pelayanan terganggu,” tandas Tumbelaka.

Sementara Asisten III bidang Administrasi Umum Setdaprov Sulut Ch Talumepa SH ditemui terpisah, menyatakan saat ini bendahara di Pemprov Sulut sementara dievaluasi sebelum dikeluarkan SK oleh Gubernur.

“Data yang ada saat ini, merupakan usulan dari SKPD. Namun bila ditemukan hal-hal seperti ini tentunya menjadi perhatian serisu Pemprov Sulut,” ujar Talumepa.

Mantan Kepala Biro Hukum Sulut itu menambahkan, seluruh bendahara diharapkan melakukan pekerjaan dengan jujur serta seusai dengan aturan, sehingga kedepan tak ada masalah yang ditimbulkan apalagi mengganggu pelayanan kepada masyarakat. (ton)

Baca Juga :

Leave a comment

Berita Pilihan

Pengembangan KEK Bitung Masuk Daftar Kerjasama Investasi China di Indonesia

Gubernur Sulut S.H. Sarundajang, dalam pertemuan antara Pemerintah Indonesa dan China. SULUT,... 

HUT ke-12 Kota Tomohon, DPRD Tomohon Gelar Rapat Paripurna

Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-12 Kota Tomohon TOMOHON, (manado24.com) – Memperingati... 
Minahasa Advertisement

Join us on