Menindaklanjuti Hasil Turun Lapangan, DPRD Mitra Hearing PT HWR

Reporter : | 21 Jan, 2015 - 11:35 WITA

RATAHAN, (manado24.com) – Menindaklanjuti hasil turun lapangan Komisi B DPRD Mitra beberapa waktu lalu,  Selasa (20/1/2015), digelar  rapat dengar pendapat (hearing) dengan PT Hakian Willem Rumansi (HWR), melibatkan dinas terkait antara lain, Dinas ESDM, BLH dan Dinas Kehutanan, untuk mengklarifikasi dan menjelaskan hasil temuan di lapangan tersebut.

Lintas Komisi DRPD  Mitra yang dipimpin Ketua Komisi B Sammy Pongilatan, pada kesempatan itu meminta penjelasan luas areal pertambangan, penggunan jalan yang menggunakan ruas jalan bekas PT NMR, keselamatan tenaga kerja terkait jamsostek dan jam kerja, serta yang paling utama soal izin. Baik izin pertambangan, eksplorasi, izin produksi, dan tak kalah pentingnya lagi soal Amdal.

“Ini yang harus diperhatikan oleh PT HWR, karena hasil temuan Komisi B, ini jelas melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang dan aturan yang ada. Bisa saja operasi pertambangan kami relomendasikan untuk dihentikan sementara,” ujar beberapa personil  DPRD Mitra,

Menjawab beberapa pertanyaan dari lintas komisi tersebut, PT HWR yang terdiri dari Wakil Direktur Ade Paryudi Abidin, Bagian Hukum Djoni Pandeirot dan Kepala Teknik Tambang Johan serta Sekretaris Ibu Jein, mengatakan PT HWR dalam usaha pertambangan masih dalam persiapan.

(BACA JUGA: PT HWR Diminta Presentasikan Metode Operasional kepada Masyarakat Mitra)

“Kami sementara dalam pengadaan, antara lain untuk alat-alat keselamatan kerja, soal ijin sudah pada posisi operasi produksi, itu sudah melewati studi kelayakan, sudah ada ijin eksplorasi. Dan perusahan kami sudah clear n clean (CNC), itu dari Kementerian ESDM dan Kehutanan. Tentunya juga apa yang diminta oleh dewan, akan kami penuhi untuk kelangsungan operasi produksi,” ujar Abidin, Pandeirot dan Johan

Sementara itu Kepala Dinas ESDM Mitra Dennij Porajouw menjelaskan, untuk mendapatkan izin eksplorasi dan izin operasi produksi, harus memiliki studi kelayakan, surat keputusan tentang lingkungan hidup serta data eksplorasi.

“Selain izin usaha produksi, harus memiliki izin pinjam pakai lahan kehutanan, setelah mendapatkan itu harus memiliki izin reklamasi. Di mana, rencana reklamasi dan pasca tambang, dan jaminan reklamasi di bank, harus ada sebelum operasi produksi. Dan PT HWR sudah memenuhi persyaratan itu, tinggal rencana reklamasi dan pasca tambang, yang mungkin sementara dalam proses,” kata Porajouw, yang menjadi penyeimbang dalam hearing tersebut.

Hearing tersebut, akhirnya diputuskan untuk dilakukan kembali pada dua pekan depan. (ten)

Baca Juga :

Leave a comment

Berita Pilihan

Pengembangan KEK Bitung Masuk Daftar Kerjasama Investasi China di Indonesia

Gubernur Sulut S.H. Sarundajang, dalam pertemuan antara Pemerintah Indonesa dan China. SULUT,... 

HUT ke-12 Kota Tomohon, DPRD Tomohon Gelar Rapat Paripurna

Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-12 Kota Tomohon TOMOHON, (manado24.com) – Memperingati... 
Minahasa Advertisement

Join us on