Gubernur Sulut Lapor LSM Ini ke Polda Sulut

Reporter : | 24 Jan, 2015 - 19:57 WITA

SULUT, (manado24.com) – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) DR. Sinyo Harry Sarundajang (SHS), melaporkan Lemabaga Swadaya Masyarakat (LSM) PAMI ke Polda Sulut. Laporan tersebut dilakukan SHS melalui kuasa hukum pribadi dan keluarga, Johanes Budiman SH dan Pemprov Sulut, lantaran aksi organisasi dibawa pimpinan Rommy Rumengan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta lalu.

Menurut Johanes, dalam analisanya terhadap materi isi aksi demo PAMI di KPK, banyak peluang untuk menjerat meraka melalui UU Informasi Teknologi (IT) dan KUHAP.

“Kami akan berjalan bersama-sama Pemprov Sulut untuk mengawal proses hukum ini sampai tuntas,” terangnya.

Kata dia, hampir semua yang dituduhkan sudah pernah terangkat dan sering diulang-ulang setiap tahun. Jelas, itu ada masalah.

“Kami akan laporkan tudingan Rommy melalui PAMI ke Polda Jakarta, sesuai Locus Delicti (Tempat Kejadian Perkara). Dan akan melaporkannya ke Polda Sulut,” ungkap Johanes.

Sementara Kepala Biro Hukum Setdaprov Sulut Marcel Sendoh SH, mengatakan pihaknya sudah mempelajari semua isi tudingan PAMI kepada orang nomor satu di Sulut.

“Kami akan ambil langkah hukum atas tudingan tersebut. Ini negara hukum makanya harus diselesaikan secara hukum. Dari bukti yang telah dikumpulkan ada dugaan penghinaan terhadap pejabat negara,” kata Sendoh.

Ditambahkan dia, Rumengan dan PAMI diduga telah melanggar tindak pidana pasal 154, pasal 155 dan pasal 310 sampai pasal 317 KUH Pidana junto pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi (IT).

Sedangkan Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sulut Drs. Jhon Paladung, mengatakan tudingan Rumengan melalui PAMI di aksi demo di kantor KPK Jakarta, adalah fitnah.

“Kami sudah tahu siapa dibelakang aksi ini. Kami akan melakukan penuntutan hukum terhadap Rommy secara pribadi dan PAMI,”katanya.

Asisten III bidang Administrasi Umum Setdaprov Sulut Christiano Talumepa SH, tudingan PAMI merupakan unsur fitnah. Semua yang ditudingkan tak terbukti secara hukum.

“Kami akan menuntut mereka secara hukum. Fitnah ini ditujukan kepada pejabat negara. Mereka harus bertanggungjawab,” tegasnya.

Sementara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulut Gun Lapadengan SH, menyatakan LSM PAMI tak terdaftar, baik di Badan Kesbang Kota Manado, Provinsi Sulut, dan Badan Kesbang pusat di Jakarta.

“PAMI ilegal. Ini merupakan pelanggaran hukum karena tak terdaftar,” tegasnya. (ton)

Baca Juga :

Leave a comment

Berita Pilihan

Pengembangan KEK Bitung Masuk Daftar Kerjasama Investasi China di Indonesia

Gubernur Sulut S.H. Sarundajang, dalam pertemuan antara Pemerintah Indonesa dan China. SULUT,... 

HUT ke-12 Kota Tomohon, DPRD Tomohon Gelar Rapat Paripurna

Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-12 Kota Tomohon TOMOHON, (manado24.com) – Memperingati... 
Minahasa Advertisement

Join us on